HAPSARI_fm Mengudara di Frequensi 107,7

evaluasi dengar pendapat

“Suara Perempuan, Suarakan di Sini”

Setelah mengajukan pendaftaran resmi ke Komisi Penyiaran Indonesia Derah (KPID) Sumatera Utara untuk mendapatkan izin siaran Radio HAPSARI_fm, tanggal 24 April 2009 dilaksanakan Evaluasi Dengan Pendapat, antara HAPSARI dengan KPI, Dinas Infokom, DPRD dan Bupati kabupaten Deli Serdang.

Presentasi tentang konsep Radio HAPSARI_fm sebagai Lembaga Penyiaran Radio Komunitas ini disampaikan oleh para pengurus HAPSARI yang terdiri dari Ibu Sutini, Ibu Zulfa Suja, Ibu Riani, Ibu Rusmawati dan dibantu oleh Ibu Siti Khadijah, SS, sebagai orang yang selama ini membantu pengelolaan Radio HAPSARI.

Menurut KPID Sumut, setelah mendengarkan presentasi HAPSARI dan memeriksa berkas-berkas administrasi yang diajukan untuk pengurusan izin siaran ini, seluruhnya sudah memenuhi persyaratan, hanya tinggal menunggu dikeluarkannya surat izin siaran tertulis, dari Menteri Infokom Jakarta.

“Ini sesuatu yang membanggakan kami, karena pada usia organisasi HAPSARI yang ke-19 tahun, akhirnya cita-cita untuk mempunyai Radio Siaran sendiri sudah tercapai,” demikian ucap Bu Riani dengan bahagia.

“Sebelumnya, bertepatan pada tanggal 8 Maret yang merupakan Hari Perempuan Sedunia, kami sudah memperkenalkan keberadaan Radio HAPSARI_fm kepada masyarakat, terutama anggota HAPSARI. Kami melakukan Lounching Radio, sekaligus Seminar Memperingati Hari Perempuan Sedunia dan Lomba Pidato Perempuan,” Sambung Ibu Farida Ariyani Lubis, Ketua SPI Deli Serdang yang turut hadir dalam Evaluasi Dengar Pendapat tersebut.

Radio Komunitas Perempuan HAPSARI_fm ini didirikan oleh HAPSARI dengan rekomendasi dari 250 Orang yang terdiri dari pengurus dan Anggota Serikat Perempuan, serta dari kalangan pendengar radio di wilayah kabupaten Deli Serdang. Mereka semuanya memberikan tanda tangan dan foto copy KTP sebagai bentuk dukungan resmi.

Empat Program Utama

test siaran hapsari_fm

Kini HAPSARI_fm siap mengudara dengan 4 (empat) program utama yang disiarkan secara langsung maupun direkam dan penyiarnya dari serikat-serikat anggota HAPSARI. Ke-empat program siaran ini bisa dimanfaatkan oleh komunitas perempuan, baik anggota HAPSARI mapun pendengar umumnya, yaitu :

• Ngobrol Pagi ini (NgoPI) ; acara ini menghadirkan ibu-ibu sebagai narasumber dari pengurus kelompok atau anggota serikat-serikat. Topik obrolan dibebaskan sesuai dengan pengalaman ibu-ibu desa sehari-hari sebagai perempuan, istri, dan ibu, serta warga desa. Acara ini juga memberi kesempatan kepada pendengar untuk bertanay atau memberikan komentar. Jadi lebih bersifat interaktif antara narasumber dan pendengar secara langsung berkomunikasi.
• Perempuan Bicara ; adalah siaran yang memberikan kesempatan kepada pengurus dan anggota serikat  sekaligus sebagai penyiar dan juga penyampai informasi tentang berbagai kegiatan yang dilakukan oleh serikat perempuannya.
• Berani Bicara Beda (BERANDA) ; acara ini khusus membicarakan isu-isu sehari-hari tentang perempuan yang didiskusikan oleh beberapa ibu-ibu pengurus serikat dan dikomentari oleh seorang narasumber dari dinas atau instansi kabupaten.
• Siaran Hiburan ; yang merupakan relay (meneruskan) dari siaran Radio TSM Lubuk Pakam.

Dengan semboyan : “Suara Perempuan, Suarakan Di Sini” akhirnya kaum perempuan desa sudah punya media untuk “bersuara” dan didengar oleh masyarakat luas.***

HAPSARI 19 Tahun!

Tahun 2009 usia HAPSARI 19 tahun.  Saat ini APSARI mempunyai anggota sebanyak enam (6) serikat perempuan di empat (4) kabupaten, yaitu di Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah. Juga ada tiga (3) calon anggota serikat perempuan di kabupaten Tanah Karo, kotamadya Padang Sidempuan, Sumatera Utara dan kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Dari 6 serikat ini,  tercatat ada 1.233 orang anggota  (individu-individu) perempuan yang bergabung di dalamnya. Semuanya perempuan desa biasa,  bukan aktifis LSM,  bukan aktifis partai politik atau aktifis mahasiswa, bukan pula pegawai negeri atau pejabat pemerintahan.

Ke-enam (6) serikat perempuan anggota HAPSARI saat ini adalah :

1. Serikat Perempuan Independen (SPI) Kabupaten Deli Serdang,
2. SPI Kabupaten Serdang Bedagai,
3. SPI Kabupaten Labuhanbatu,
4. Serikat Perempuan Petani dan Nelayan (SPPN) Kabupaten Serdang Bedagai,
5. SPI kabupaten Simalungun, dan
6. Serikat Perempuan Tana Poso (Sepenatap) Kabupaten Poso—Sulawesi Tengah.

Dan, ke-tiga serikat perempuan calon anggota HAPSARI, yaitu ;  Komunitas Perempuan Tanah Karo di Kabupaten Karo, Komunitas Perempuan Padang Sidempuan di Kodya Padang Sidempuan  dan Komunitas Perempuan Pemalang di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Sampai pada usia perjalanan 19 tahun ini, HAPSARI mencatat setidaknya ada tiga fase penting yang telah dilalui HAPSARI, yaitu ;

• Fase pertama (tahun 1990 – 1996) sebagai Kelompok Perempuan Desa, dengan kegiatan mendirikan Sanggar Belajar Anak (TK) dan membentuk Kelompok Perempuan dengan kegiatan yang terbatas pada Arisan dan Pengajian,
• Fase kedua (tahun 1997 – 2000) berbadan hukum Yayasan, dan memulai pengorganisasian kelompok perempuan di desa-desa diberbagai kecamatan, lalu,
• Fase ketiga (2001 – 2009), menjadi organisasi berbentuk federasi (perkumpulan) yang anggotanya terdiri dari serikat-serikat perempuan tingkat kabupaten.

Pada awalnya, HAPSARI hanyalah nama Sanggar Belajar Anak (setingkat Taman Kanak-kanak/TK) di Desa Sukasari yang didirikan oleh beberapa orang perempuan di sana. Nama TK itu adalah ”Harapan Desa Sukasari”. Suatu hari, salah seorang pendirinya menyingkat penyebutan nama ”Harapan Desa Sukasari” menjadi HAPSARI. Dan, untuk pertama kali kata/nama HAPSARI diperkenalkan dalam sebuah pertemuan di forum LSM Kecil Sumatera Utara pada tanggal 14 Maret 1990. Sejak itu jadilah HAPSARI sebagai nama sebuah kelompok perempuan desa yang mempunyai beberapa kegiatan, antara lain Taman Kanak-kanak dan Arisan ibu-ibu yang  anaknya bersekolah di TK.

Sampai pada usia 19 tahun ini, HAPSARI bukan hanya sebuah nama, melainkan sebuah organisasi perempuan dari basis di pedesaan yang penuh semangat untuk bergerak dan  mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial politiknya. Ini nampak dari perubahan organisasi HAPSARI yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan misinya.***

Pendidikan Fasilitator untuk Relawan Desa

Noah dari ajws photo bersama peserta

Tanggal 25-27 Juni 2009, Serikat Perempuan Independen (SPI) Deli Serdang menyelenggarakan Pendidikan Fasilitator untuk Relawan Desa, bertempat di Desa Denai Kuala Dusun II kecamatan Pantai Labu. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan AJWS sebagai penyumbang dananya, serta HAPSARI sebagai organisasi payung SPI Deli Serdang.

Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kader-kader muda SPI Deli Serdang yang siap menjadi relawan di desanya masing-masing. Yang dimaksud dengan relawan adalah ; anggota yang mempunyai pengetahuan, komitmen dan bersedia menjalankan tugas-tugas keorganisasian dengan sukarela.

Setelah menjadi Relawan Desa, maka tugas mereka adalah :

1. Membangun komunikasi dan koordinasi (melakukan loby, melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan keberadaan organisasi SPI, program dan kegiatannya) dengan kalangan pemerintahan, mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai ke kabupaten.
2. Melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan melalui penyuluhan dan diskusi-diskusi, baik dengan kelompok anggota SPI maupun dengan komunitas/masyarakat desa, mengenai hal-hal ang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan perempuan di desa.

Berdasarkan panduan pendidikan fasilitator yang sudah ada di HAPSARI, maka pendidikan ini antara lain membahas tentang, apa itu fasilitator, apa bedanya dengan guru dan apa saja prinsip menjalankan tugas sebagai fasilitator.

Setelah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang fasilitator, kelak para Relawan desa ini diharapkan mampu melakukan tugasnya sebagai Kader Muda SPI yang akan melakukan komunikasi dan kegiatan-kegiatan pendidikan di desanya. Dan, dari rangkaian yang dilakukan oleh Relawan Desa ini, diharapkan akan ditemukan hasil identifikasi permasalahan perempuan dan anak di desa, yang meliputi :

1. Masalah kesehatan reproduksi,
2. Masalah-masalah pendidikan, serta
3. Masalah-masalah ekonomi.

Pendidikan ini difasilitasi oleh Iwan Ridwan, Sekjen Sekretariat Bersama Organisasi Rakyat Independen (Sekber ORI) Sumut dan Nur Aisyah, Koordinator Kecamatan SPI Serdang Bedagai.

Pada hari ke 3 tgl 27 Juni 2009, Mr. Noah dari AJWS, lembaga mitra HAPSARI yang menyumbang biaya kegiatan ini melakukan kunjungan monitoring. Noah yang didampingi seorang penterjemahdari Aceh sempat melakukan sedikit wawancara dengan peserta, mengikuti acara diskusi kelompok yang sedang berlangsung, dan meminta peserta untuk memperkenalkan diri masing-masing baik menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia.***

Pelayanan Kesehatan untuk Perempuan dan Anak

peserta pelayanan kesehatan spi deli serdang

Lalu pada hari terakhir setelah Pendidikan Fasilitator, para peserta bersama ikut menjadi Relawan dalam menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Kesehatan untuk Perempuan dan Anak, yang dihadiri oleh 84 orang dewasa (perempuan) dan 65 orang anak.

Dalam Pelayanan Kesehatan ini, SPI Deli Serdang bekerjasama dengan Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) kecamatan Pantai Labu, serta pemerintahan desa setempat, yaitu Desa Rantau Panjang dan Desa Bagan serdang.

Dalam ceramahnya, dokter dari Puskesmas itu menyatakan bahwa gizi itu penting sekali untuk kesehatan perempuan, juga untuk pertumbuhan dan kesehatan anak. Jumlahnya harus cukup, jika tidak, maka itu yang disebut dengan kurang gizi, yang dapat berakibat timbulnya penyakit, dan sebagainya.

Selain mendapatkan penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan dari dokter Puskesmas, peserta juga mendapat susu bubuk, susu cair dan telur untuk upaya melakukan “perbaikan gizi” bagi perempuan dan anak yang hampir seluruhnya merupakan anggota SPI Deli Serdang.***

Workshop Nasional : Perumusan Sistim Kepemimpinan Perempuan

Selama empat hari dari tanggal 28 Juli sampai 31 Juli 2004 HAPSARI menyelenggarakan workshop nasional untuk merumuskan tentang Sistim Kepemimpinan Perempuan yang diikuti oleh 29 orang peserta, dari 8 propinsi di Indonesia (Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Sulawesi Tengah). Semua peserta berasal dari serikat perempuan anggota dan calon anggota HAPSARI yang sebelumnya sudah menjadi peserta pendidikan kepemimpinan di serikat atau komunitasnya masing-masing, kecuali peserta dari Jawa Tengah.

“Ini adalah bagian dari sekolah politik perempuan desa yang dirancang HAPSARI dan dikelola melalui Komisi Politik di HAPSARI. Kami mencoba menerapkan beberapa panduan yang telah ada di HAPSARI untuk diuji coba dan disempurnakan bersama,” demikian penjelasan Zulfa Suja, Ketua Pelaksana Harian HAPSARI.

Fokus materi pembahasan kali ini adalah tentang kepemimpinan politik perempuan. Beberapa pertanyaan yang hendak dijawab dalam pertemuan ini adalah ; Bagaimana paham tentang kepemimpinan perempuan, strategi yang harus dirancang dan dilakukan, Media yang akan digunakan serta Area Perjuangan atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Dan salah satu area perjuangannya adalah partai politik. Tambah Zulfa.

Di pandu oleh narasumber dan fasilitator, peserta berusaha merubah pandangan yang salah tentang politik selama ini, bahwa politik selalu dianggap sebagai sesuatua yang negatif, keras, penuh intrik, perebutan kekuasaan, berada di luar rumah dan bukan urusan perempuan. Bahwa politik hanya dihubungkan  dengan kekuasaan atau mereka yang berkuasa dan perempuan (sebagai kaum yang diperintah) yang  sering dianggap tidak berdaya dan tidak bersuara maka dianggap tidak ada urusaannya dengan politik dan partai politik. Bahwa politik selama ini selalu dipersepsikan hanya milik kalangan pemegang kekuasaan formal (laki-laki) sehingga mengakibatkan terjadinya proses peminggiran terhadap perempuan.

Salah satu metode menerapkan kepemimpinan dan melakukan pendidikan kepemimpinan yang paling menarik perhatian peserta adalah melalui teater yang diterapkan oleh Serikat Perempuan Independen (SPI) kabupaten Deli Serdang, salah satu anggota HAPSARI. Ibu Riani menceritakan pengalamannya tentang teater dan memutar CD salah satu pementasan teater yang mereka lakukan. “Kami minta model teater ini di kembangkan di kelompok kami di Sukabumi, ya,” pinta Ibu Khozanah dari Jawa Barat. Program ini terselenggara bekerjasama dengan Yayasan Tifa Jakarta.***(Ura)

Perempuan Desa, Sebulan Ikut Pendidikan

Selama satu bulan sejak 16 Juli – 15 Agustus 2007, HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) Sumatera Utara menyelenggarakan Pendidikan Kepemimpinan Gerakan Perempuan di dua tempat, Jakarta dan Bandung bekerjasama dengan PERGERAKAN (Perhimpunan Penggerak Advokasi Kerakyatan) Bandung, dan Hivos Jakarta. Pendidikan ini diikuti oleh sembilan (9) orang peserta yang merupakan utusan dari pengurus Serikat Perempuan Independen anggota HAPSARI dari Sumatera Utara, Sulawesi Tengah (Poso) dan satu organisasi mitra dari Bali. Satu dari sembilan peserta adalah laki-laki, dari Serikat Nelayan Merdeka (SNM) kab.Serdang Bedagai.

Ini adalah salah satu proses kaderisasi kepemimpinan gerakan perempuan desa yang menjadi agenda dari penjabaran visi dan misi HAPSARI sebagai wadah untuk membangun kepemimpinan perempuan yang demokratis dan mandiri. Ke-sembilan orang peserta adalah mereka yang secara resmi diutus oleh organisasinya dan memenuhi kriteria, yaitu ;

1. Dari unsure kepengurusan serikat tingkat kabupaten,
2. Sudah pernah mengikuti pendidikan kepemimpinan dasar dan lanjutan yang diadakan oleh HAPSARI, 3). Mendapat mandate resmi dari serikat (organisasinya), dan
3. Bersedia mengikuti seluruh proses pendidikan selama 1 bulan.

Pelaksanaan pendidikan ini diltarbelakangi oleh hasil analisa terhadap dampak pencapaian misi HAPSARI sebagai organisasi yang hendak mendorong dan mewadahi tumbuhnya gerakan perempuan, terutama gerakan perempuan pedesaan. Karena gerakan perempuan yang dibangun HAPSARI selama ini ternyata telah mengakar, dengan tumbuhnya serikat-serikat perempuan lokal (tingkat kabupaten) yang sungguh-sungguh berfungsi sebagai “poros gerakannya” sendiri serta independen dalam menentukan agenda perjuangannya sendiri.

Hal ini dibuktikan dengan mulai tumbuh kepemimpinan perempuan lokal dari serikat-serikat perempuan anggota HAPSARI yang berani memasuki wilayah publik baik dalam kelompok-kelompok formal di masyarakat maupun di pemerintahan, untuk melakukan dialog dan koreksi terhadap kebijakan yang merugikan perempuan. Misalnya dengan duduk di Badan Perwakilan Desa (BPD), menjadi pengurus pada lembaga-lembaga publik seperti Badan Narkotika Kabupaten (BNK), diikut sertakan dalam perencanaan program-program pemerintah kabupaten seperti Musrenbang, dan sebagainya.

Kesadaran politik dengan perspektif perempuan juga mulai tumbuh secara meluas dikalangan kaum perempuan pedesaan anggota serikat-serikat perempuan yang ada, yang memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa persoalan-persoalan ekonomi, kesehatan, hukum, pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya merupakan bagian tidak terpisah dari hak-hak politik perempuan.

Namun pada sisi lain, baik HAPSARI maupun serikat-serikat perempuan anggota HAPSARI masih menemukan hambatan dan menghadapi tantangan yaitu ;

1. Budaya kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat, mulai dari kekerasan negara dalam bentuk kebijakan (peraturan-peraturan) yang merugikan perempuan, kekerasan dalam masyarakat seperti terror, pandangan tidak suka terhadap perempuan yang berorganisasi (pembela hak-hak perempuan), sampai kekerasan dalam rumah tangga yang muncul dalam berbagai bentuk, seperti serangan fisik, stigma negatif, penghancuran karakter, pengambil-alihan kader-kader organisasi, dan sebagainya.
2. Belum berkembangnya organisasi gerakan perempuan serupa yang mengakar sebagai poros gerakan perempuan lokal di wilayah lain, untuk memperbesar dampak gerakan bagi terwujudnya perubahan sosial yang lebih luas. Sehingga HAPSARI harus mengambil peran sebagai “pelopor” bagi tumbuhnya model gerakan serupa yang dibangun selama ini.

Secara internal, dalam tubuh organisasi HAPSARI sendiri, kapasitas (kemampuan) kepengurusan serikat perempuan anggota HAPSARI masih lemah terutama dalam hal ;

1. Menerapkan keyakinan gerakan perempuan dalam penghayatan dan pencerminan karakter diri para pemimpin serikat perempuan anggota HAPSARI.
2. Menerapkan dan memasukkan pemahaman idiologi gerakan perempuan (feminisme) dalam program-program organisasi.
3. Keterampilan tekhnis mengelola program dan organisasi (menggunakan sumberdaya organisasi seperti komputer, email, melakukan presentasi, membuat proposal dan kelengkapannya, melakukan pengarsipan, administrasi keuangan, dan mengembangkan inisiatif/prakarsa kepemimpinan gerakan)
4. Kemampuan mengembangkan jaringan, terutama dalam hal melakukan komunikasi dan lobby.

Kelemahan-kelemahan inilah yang akan diatasi, melalui penjabaran salah satu program strategis HAPSARI, yaitu ; Memperkuat organisasi perempuan (khususnya anggota HAPSARI) agar lebih mandiri dalam memperjuangkan cita-cita terjadinya perubahan sosial budaya dan politik yang adil untuk perempuan.

Sementara itu, pemilihan dua tempat pendidikan (Jakarta dan Bandung) merupakan bagian dari strategi untuk menguji daya tahan peserta (meski ada yang harus membawa anaknya yang berusia 1 tahun karena masih menyusu), membangun suasana pendidikan yang lebih hidmat dan menguji peserta untuk dapat melewati masa-masa sulit meninggalkan keluarga selama satu bulan penuh. Serta merupakan strategi untuk mendapatkan sumberdaya (narasumber dan fasilitator) lebih banyak. Karena narasumber dan fasilitator dapat langsung dikunjungi oleh peserta dan sesekali beberapa narasumber hadir ke tempat pendidikan. Tercatat ada empat belas (14) orang narasumber dan fasilitator yang hadir dan memberikan masukan-masukan dengan sukarela dan sungguh-sungguh kepada peserta pendidikan.

“Saya harus melewati masa-masa sulit ketika mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti pendidikan ini. Mulai dari melakukan lobby dengan suami dan anak-anak, orangtua, tetangga, sampai mempersiapkan tercukupinya belanja keluarga selama saya tinggal 1 bulan. Tapi semua akhirnya beres, karena organisasi mendukung penuh keberangkatan saya ke Jakarta dan Bandung,” demikian komentar ibu Rubini dari Serikat Perempuan Petani dan Nelayan (SPPN) kabupaten Serdang Bedagai. ***

Perempuan Miskin dan Akses Pada Kesehatan

Program Utama SPI Labuhanbatu adalah Menjangkau Perempuan Miskin Korban Kekerasan Di Labuhanbatu Untuk Program Akses pada Keadilan. Program, bekerjasama dengan Uni Eropa, melalui Hivos kantor Jakarta.

Salah satu kegiatan dari program ini adalah membuat dialog atau diskusi-diskusi antara SPI dengan berbagai pihak, baik perempuan desa anggota SPI maupun yang bukan anggota, masyarakat, pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten juga media massa. Topik yang didiskusikan adalah seputar masalah kekerasan berbasis jender, yaitu kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, karena adanya prasangka atau anggapan-anggapan jender dalam masyarakat, misalnya, anggapan bahwa perempuan itu memang ”wajar” kalau jadi korban kekerasan, namanya juga makhluk yang lemah dan harus mengalah…dan anggapan negatif lainnya yang menyudutkan posisi perempuan.

Tanggal 30 April 2007 lalu, dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-125, SPI Labuhanbatu melakukan dialog dengan mengundang Dinas Kesehatan kabupaten Labuhanbatu yang kemudian mengutus Ibu Hj. Juliati Alhamra (Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu, Seksi KIA), juga merupakan Koordinator Bidan Desa se-kab.Labuhanbatu. Menarik sekali dialog tersebut, karena Ibu Hj.Juliati sebagai narasumber yang mewakili pihak pemerintah, sangat menguasai materi tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan, dan menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah kesehatan reproduksi dan kekerasan berbasis jender terhadap perempuan.

Topik dialog yang dibahas, mulai dari soal sakit pinggang, pusing dan sakit kepala, keputihan, sakit ketika berhubungan seks dengan suami, sampai informasi tentang HIV/AIDS yang selama ini jarang dibicarakan di kalangan perempuan desa. Hal yang cukup penting dari dialog ini adalah, adanya pernyataan dukungan dan komitmen dari Ibu Juliati untuk melakukan kerjasama dengan SPI Labuhanbatu, untuk program yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi perempuan. Menurut beliau, Dinas Kesehatan Labuhanbatu mempunyai program “Desa Siaga” yang merupakan penerapan konsep sebuah desa dengan kesiagaan pemerintah dan masyarakatnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Menurut Mbak Mamik (Ketua SPI Labuhanbatu) sepanjang tahun 2007 – 2010 mendatang, SPI mempunyai program mendirikan Posko Pelayanan Berbasis Masyarakat, untuk Perempuan Korban Kekerasan, di 10 Desa yang ada anggota SPI. Semoga kerjasama antara organisasi perempuan basis seperti SPI dengan kalangan dinas/instansi pemerintah yang peduli pada masalah-masalah kesehatan perempuan terus menguat dan makin berkualitas. (Tim HAPSARI)***